JAKARTA -- Tim Hukum Nasional Capres Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) membeberkan poin yang bakal dijadikan bagian dari gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. 

"Jadi kami akan membuat dua hal pokok dalam narasinya itu," kata Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, Senin, (11/3/2024). 

Pertama, secara kuantitatif. Ari Yusuf menuturkan, pihaknya mempermasalahkan hitungan angka hasil Pilpres versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Oleh karena itu, Tim Hukum Nasional AMIN akan memaparkan angka versi mereka. 

• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Sengketa Pilpres 2024 Bakal Diputuskan MK Hari Ini
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Saksi Ahli Amiruddin Ilmar Khawatir Ada Kekosongan Jabatan Presiden Bila MK Kabulkan Gugatan 01 dan 03

Selain itu, Ari Yusuf juga menyoroti permasalahan sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum alias Sirekap KPU. Dia mengklaim ada penggelembungan suara yang luar biasa dalam Sirekap.

"Kedua, secara kualitatif. "Kami melihat bahwa Pemilu ini penuh dengan kecurangan dan permasalahan, sehingga melanggar konstitusi," tutur Ari Yusuf. 

Sebab, kata dia, konstitusi mengamanatkan Pemilu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Tapi di lapangan, dia menyebut banyak kecurangan terjadi. 

"Kecurangannya itu dikenal dengan nama TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Intinya bagaimana kecurangan terjadi melibatkan aparat dari tingkat presiden sampai kepala desa," ucap Ari Yusuf.

Dia menegaskan, Tim Hukum Nasional AMIN akan membuktikan hal tersebut. Terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. 

"Sehingga dalam petitum (permohonan), kami minta diskualifikasi paslon 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka). Lalu, Pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud Md.) saja," ujarnya. (*)